SOSIALISASI PERMEN PU NO.07 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

Posted: August 23, 2011 in Peraturan
SOSIALISASI PERMEN PU NO.07 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
15 Agustus 2011

Jakarta, 15/08/11 (BP Konstruksi) – Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Bambang Goeritno membuka acara Sosialisasi Peraturan Menteri PU No.07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, Senin (15/08). Sosialisasi ini memiliki arti sangat penting karena Permen ini merupakan pengganti Permen PU No.43/PRT/M/2007 yang segera harus diterapkan. Permen PU No.07 Tahun 2011 ini telah ditandatangani Menteri PU pada 31 Mei 2011 dan diundangkan sejak 15 Juni 2011 yang lalu oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pemilihan penyedia jasa atau pengadaan merupakan tahap penting dalam proses kegiatan suatu pembangunan karena disinilah titik awal terwujudnya pembangunan berkualitas. Pengadaan menjadi proses awal pemilihan pelaku konstruksi yang nantinya menentukan produksi konstruksi yang bermutu dan handal.
“Hanya saja masih kita akui kalau proses pengadaan yang dilakukan banyak penyimpangan dan permasalah disana-sini”, ungkap Bambang Goeritno. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain Proses Pengadaan yang berdasar Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), penunjukkan pemenang tender karena persekongkolan (tender arisan), dan banyaknya sanggah banding akibat perbedaan interprestasi dalam memahami ketentuan, serta penyimpangan lainnya.
Permen PU No.07 Tahun 2011 yang berlaku bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi yang mengatur antara lain : Untuk kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai diatas 100 M dan/atau yang bersifat kompleks sebelum ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu harus memperoleh pendapat dari Ahli Hukum Kontrak; Untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas 100 M dan jasa konsultansi yang bernilai diatas 10 M, penetapan HPS oleh PPK terlebih dahulu rencana perkiraan biaya mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I; serta Untuk mempercepat progress, pelaksanaan pengadaan harus segera dimulai setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi disetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan pemenang, penandatanganan kontrak dilakukan setelah dokumen anggaran disahkan.
Sosialisasi kali ini diikuti oleh para PPK dan Pokja Satker di lingkungan Kementerian PU serta para Pembina Jasa Konstruksi dari berbagai daerah yang telah mengikuti TOT Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diharapkan dengan sosialisasi Permen PU No.07 Tahun 2011 ini dapat ditegakkan good governance dan praktek KKN dapat dihilangkan. (tw/hl)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s